Oleh: Nawawi A Manan
Meski telah menugaskan para spionnya cukup lama dengan menyamar sebagai pedagang dan pekerja kasar sebelum menguasai Indonesia pada 1942, analisis Jepang terhadap kondisi bangsa Indonesia kurang akurat.
Pemerintah militer Jepang (Dai Nippon) tidak memahami kedudukan dan tingginya martabat para ulama. Dai Nippon menangkap K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Mahfudz Shiddiq dengan tuduhan mendalangi aksi perusakan pabrik gula. Kedua tokoh itu ditangkap karena menolak saikere — penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Amaterasu Omikami (Dewa Matahari) dengan membongkokkan badan seperti ruku’.
Mbah Hasyim dibebaskan setelah ditahan 4 bulan karena mendapat reaksi hebat dari para santri dan tokoh-tokoh NU. Karena takut kehilangan dukungan umat Islam, Kepala Pemerintahan Militer Jepang (Gunseikan) kemudian mengundang 32 ulama dari Jawa dan Madura untuk minta maaf. Dan, sejak saat itu, Jepang terus berusaha menjalin kerja sama dengan para ulama untuk menghimpun kekuatan dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. Di antara upaya yang dilakukan ialah meminta Mbah Hasyim menjadi presiden.
Dalam diskusi rutin di Islam Nusantara Center (INC) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 8 Agustus tahun lalu, penulis buku Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad Zainul Milal Bizawie menceritakan bahwa Jepang pernah melakukan penjajakan tentang tokoh yang pantas menjadi pemimpin Indonesia. Simpulan dari berbagai masukan, yang paling pantas dan mendapat dukungan luas menjadi pemimpin bangsa Indonesia adalah Mbah Hasyim.
